Pemilihan Kepala Daerah Langsung/Tidak Langsung: Sebuah Analisis Etis

Kemunduran. Itu yang ada di benak kebanyakan orang ketika menyaksikan disahkannya RUU Pilkada yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung dan diwakilkan kepada DPRD.

Tepatnya sore hari pada tanggal 21 September 2014, UILDSC mendiskusikan RUU (kini UU) Pilkada tersebut. Fokus diskusi mengarah pada dampak dan pertimbangan etis dari pilkada langsung dan tidak langsung. Diskusi berjalan hangat dan hidup, diselingi pendapat-pendapat dari berbagai individu yang selama ini menggunakan hak politiknya dengan sadar dan penuh tanggung jawab, salah satunya dengan memilih kepala daerah di daerah asal masing-masing.

Argumen-argumen Praktis

Pertama, seluruh peserta diskusi menyadari bahwa pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sama-sama memiliki elemen demokrasi di dalamnya. Kedua, para peserta sepakat pada fakta bahwa kedua mekanisme pilkada tidak menjamin kualitas kepemimpinan kepala daerah terpilih. Ketiga, poin biaya tidak bisa serta merta menjadi alat pembenaran untuk mengubah mekanisme pemilihan. Implikasinya, pertimbangan etis menjadi pilihan untuk menentukan antara mekanisme pilkada langsung dan tidak langsung. Sudut pandang etika yang digunakan bukan melihat konsekuensi dari suatu tindakan, melainkan melihat benar/salah-nya tindakan itu sendiri.

Di sisi mereka yang mendukung pilkada tak langsung, ada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menjelaskan bahwa ongkos politik untuk pengerahan massa dan atribut partai akan sangat besar dalam mekanisme pilkada langsung, karena banyaknya rakyat yang harus diyakinkan. Hal ini niscaya tidak akan terjadi dalam pilkada tidak langsung. Sebagai gambaran, mengutip anggota UILDSC Dony Syali, biaya untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Banyuasin, Sumatra Selatan, dapat mencapai 40 miliar rupiah. Hal ini dinilai menjadi pemicu korupsi pasca-pilkada ketika pemerintahan berjalan. Menurut Gamawan Fauzi sendiri, kasus korupsi di 58 daerah terbukti terkait dengan besarnya ongkos politik ini (http://depoliticanews.com/index.php/data/riset-politik/6054-mendagri-ada-hubungan-antara-pilkada-langsung-dengan-korupsi).

Kekhawatiran dari sisi pendukung pilkada langsung berfokus pada potensi terjadinya korupsi struktural. Piebo menjelaskan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli suara anggota DPRD bisa jauh lebih besar, karena kemungkinan besar akan terjadi skenario ‘lelang suara’ antara para calon kepala daerah. Dengan hipotesis demikian, kemungkinan biaya politik menjadi sangat sulit diperkirakan, dan tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga proyek pemerintah daerah, pemenangan tender, masalah lahan, sampai isu apapun yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat ‘dipakai’ sebagai mata uang lelang suara. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, seperti dikutip Antara, juga mengemukakan bahwa korupsi struktural yang sangat mungkin terjadi pasca mekanisme pilkada tidak langsung dapat “menjarah APBN dan APBD, serta merusak public trust” (http://www.antaranews.com/berita/452846/bambang-widjojanto-tolak-pilkada-melalui-dprd).

Di sisi lain, dengan asumsi budaya korupsi yang mengakar kuat juga penegakan hukum yang lemah, kedua pilihan menjadi terlihat buruk. Para peserta diskusi, mengambil kesimpulan sementara bahwa alasan-alasan praktis tidak bisa menjadi argumen kuat bagi pelaksanaan salah satu mekanisme pilkada.

Esensi Demokrasi dan Hakikat Pilkada

Melihat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi, penulis yang juga moderator dalam diskusi UILDSC melihat tiga faktor penting yang menjadi syarat mekanisme pilkada ideal, yakni partisipasi publik, keterwakilan, dan pembatasan dominasi.

Konsep partisipasi dan perwakilan sebagai bagian dari demokrasi sudah lama dicetuskan oleh Lincoln, Huntington, Merriem, hingga Aristoteles. Semakin mudah rakyat berpartisipasi dalam pemilihan dan pembuatan kebijakan publik, semakin baik. Kepala daerah yang bertanggung jawab langsung pada rakyat juga memiliki legitimasi yang lebih kuat, serta memicu pengawasan dari rakyat yang mendorong terjadinya transparansi. Di sisi lain, Ian Shapiro melalui bukunya Democratic Justice (1999) juga memunculkan pembatasan dominasi (power) sebagai sifat utama demokrasi, untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut.

pilkada

Menimbang pernyataan dari Piebo maupun Bambang Widjojanto di atas, dapat disimpulkan bahwa logika probabilitas menunjuk mekanisme pilkada langsung sebagai mekanisme yang lebih dapat mengurangi dominasi pihak-pihak tertentu terhadap kekuasaan, semua karena keterlibatan rakyat.

Cacat Etis: Pencabutan Hak Pilih Rakyat

Sejak pengukuhan hak rakyat untuk memilih kepala daerah di tahun 2005, tidak pernah ada diskusi yang jelas dan diketahui oleh masyarakat secara terbuka mengenai rencana perubahan mekanisme pilkada. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa pengesahan RUU Pilkada 25 September kemarin adalah kali pertama terjadinya ‘penurunan kasta’ partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sejak era Suharto dengan pemilu semu-nya, Indonesia bergerak menuju pemilu tidak langsung, yang kemudian bergerak menjadi naiknya tingkatan partisipasi publik ke bentuk pemilu langsung  (terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono), sampai akhirnya di tahun 2005 diterapkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal menarik yang disadari oleh penulis adalah bahwa penulis tidak dapat menemukan fenomena serupa di negara-negara penganut sistem presidensial lain. Di Amerika Serikat dan India misalnya, secara konsisten diterapkan pilkada secara langsung dan pemilhan kepala pemerintahan secara tidak langsung. Kesimpulan yang bisa diambil secara cepat-cepat, Indonesia merupakan kasus yang unik–kalau tidak ingin dikatakan aneh atau absurd.

Pencabutan hak rakyat untuk memilih secara langsung bukan hal sepele. Bayangkan ketika lima tahun yang akan datang, kita harus memilih presiden melalui DPR. Semakin terasa bahwa ada yang kurang, atau salah, dari peristiwa pengesahan RUU Pilkada kemarin. Dan perasaan itu wajar ada dalam nurani warga negara. Mengapa? karena ketika kita memilih anggota DPRD dalam pemilu legislatif tahun ini, kita tidak memberi kuasa kepada anggota-anggota DPRD untuk menentukan bupati, walikota, maupun gubernur untuk periode yang akan datang. Praktis, kita memerlukan pemungutan pendapat rakyat di setiap daerah mengenai mekanisme pilkada seperti apa yang diinginkan mereka. Ingat, inti dari demokrasi ada pada demos, yang artinya wakil rakyat tidak perlu meminta izin untuk memberi hak pilih pada rakyat, tetapi mereka perlu meminta izin pada rakyat sebelum mengambilnya. Di sini para anggota DPR pro-pilkada tidak langsung dapat dikatakan mengambil kembali hak rakyat. Hal ini  tidak sesuai dengan tugasnya sebagai lembaga perwakilan yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Solusi Lokal

Kobra, mahasiswa Ilmu Politik UI, mencetuskan dalam diskusi bahwa setiap daerah memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Hal ini terbukti dari pernyataan Joko Widodo yang langsung memanfaatkan status Jakarta sebagai daerah khusus ibukota, dan mengatakan bahwa DKI Jakarta akan tetap mengusung pilkada langsung (detik.com, 26/9/14). Melihata betapa krusialnya masalah perubahan mekanisme pemilhan ini, maka seharusnya DPR sebagai dewan perwakilan tidak main-main. Dan seharusnya tidak sulit bagi DPR untuk melihat betapa perlunya mengambil pendapat secara langsung dari rakyat melalui referendum. Referendum dapat kita lihat sebagai cara yang ideal untuk melegitimasi perubahan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Solusi Untuk Saat Ini

Terima kasih kepada mekanisme judicial review, kini Ridwan Kamil beserta kepala-kepala daerah lainnya sedang mempersiapkan materi (http://time.com/3431596/indonesia-regional-direct-elections-democracy-prabowo-subianto-joko-jokowi-widodo/) untuk memperbaiki tercabutnya hak rakyat secara tidak etis ini. Tidak hanya mereka, siapapun bisa mengajukan materi judicial review untuk diproses di Mahkamah Konstitusi. Sikap UILDSC pun jelas, bahwa perubahan mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung harus melalui persetujuan langsung dari konstituennya, yaitu rakyat Indonesia. Dari peristiwa ini, Indonesia tidak hanya belajar tentang kekuasaan dan kepentingan yang bermain dalam lembaga perwakilan, tetapi juga unsur etis yang esensial dalam demokrasi. Kita berharap semoga kecacatan etis ini tidak bertahan lama.

Sindhu Partomo, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s