Sekolah Liberalisme dan Demokrasi UILDSC (2014-2015)

Gambaran Umum Sekolah Liberalisme dan Demokrasi UILDSC

  1. Sekolah Liberalisme dan Demokrasi (SLD) UILDSC merupakan sebuah program yang dirancang oleh UILDSC guna memberikan peluang bagi civitas akademik dan masyarakat umum dalam mempelajari seputar filsafat, teori, dan pengetahuan dasar mengenai liberalisme dan demokrasi.
  2. SLD UILDSC dirancang sedemikian rupa guna memberikan akses kemudahan dalam mempelajari seputar liberalisme dan demokrasi selama jangka waktu 1 tahun 3 bulan dalam kerangka 23-25 kali pertemuan dengan materi yang disampaikan oleh pakar/ahli dibidangnya.
  3. SLD UILDSC merupakan program non-profit yang diselenggarakan secara gratis dengan kriteria peserta yang tanpa batas.
  4. Estimasi jumlah peserta seharusnya dalam setiap kelas minimal 20 orang dan maksimal 35 orang dengan kebebasan setiap peserta untuk memilih beberapa tema kelas yang diminatinya.
  5. Sistem pendaftaran peserta terdiri atas tiga bagian:
  6. Peserta tetap terdiri dari keseluruhan member, associate, dan dewan pembina UILDSC
  7. Peserta tetap terdaftar terdiri atas peserta yang mendaftar melalui berkas pendaftaran dan menyatakan kesediaanya untuk mengikuti secara penuh keseluruhan kelas dan program SLD-UILDSC
  8. Peserta terdaftar adalah peserta yang mendaftar melalui mekanisme open recruitmen yang dilaksanakan oleh penyelenggara setiap H-5 penyelenggaraan kelas.
  9. Penyelenggaran SLD UILDSC didukung oleh Program Studi Filsafat FIB UI.
  10. Setiap peserta yang mengikuti 75% dari jumlah kelas yang diselenggarakan akan memperoleh sertifikat.
  11. Publikasi dilaksanakan setiap H-5 penyelenggaraan kelas melalui media sosial, website resmi, dan publikasi jaringan.

Sekilas Liberalisme

Di Indonesia, liberalisme adalah satu dari sekian banyak hal yang dicurigai—bahkan dimusuhi—tanpa terlebih dahulu dipahami. Terburu-buru melepas –isme dari kata benda ‘liberalisme’, ‘liberal’ menjadi kata sifat yang digunakan secara serampangan untuk melabeli apa pun yang berasal dari 1) negara-negara Barat, khususnya, Amerika Serikat, 2) kelompok intelektual muslim moderat, 3) perbedaan pendapat. Nuansa penggunaannya terlanjur berkonotasi negatif. Senasib dengan komunisme, liberal dianggap sama dengan anti-agama. Liberal dituduh tidak nasionalis. Liberal dikerdilkan menjadi sekadar bahan olok-olok, kartu terakhir yang dikeluarkan ketika stok argumen habis di tengah perdebatan.

Mari kita pasang kembali kata –isme pada potongan kata liberal. Liberalisme adalah sebuah konsep. Ia memiliki dimensi hipotetis, namun tetap memiliki akar sejarah. Kelahirannya dibidani oleh banyak pemikir dari abad ke-17 hingga hari ini, mulai dari era pencerahan, modern, hingga kontemporer. Sebagai varian dari pemikiran filsafat politik, liberalisme berkaitan erat dengan latar belakang sosial sesuai zamannya. Sehingga, isi pemikiran liberalisme tidaklah tunggal. Ia bergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Ia memberi landasan filosofis kepada suatu peristiwa konkret yang sedang berlangsung pada periode tertentu.

Jika kita runut secara kronologis, secara tidak langsung cikal bakal liberalisme dapat ditarik dari pemikiran Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704), dan Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) mengenai teori kontrak sosial. Ketiganya merumuskan teori ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Hobbes, yang hidup di masa Perang Sipil di Inggris, mengajukan kontrak sosial untuk mencegah manusia dari kondisi sosial yang kacau balau akibat sifat alamiahnya yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Sedangkan, Locke, yang hidup di era setelah perang berakhir, merancang kontrak sosial untuk melindungi hak dan properti seseorang.

Di Perancis, Rousseau menyusun kontrak sosial sebagai respon atas ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat akibat kekuasaan yang masih dimonopoli oleh Gereja, kerajaan, maupun kalangan atas aristokrat. Menurut Rousseau, kontrak yang berdasarkan kehendak umum membuat setiap orang berkedudukan setara di hadapan hukum karena adanya kebebasan berpartisipasi dalam proses legislasi. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, teori kontrak sosial ketiganya memiliki persamaan, yaitu, pengandaian bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu membuat kesepakatan untuk hidup bersama.

Kerangka berpikir liberalisme berdiri pada potensi rasionalitas manusia. Liberalisme memandang manusia sebagai 1) individu otonom yang memiliki daya pertimbangan dan mampu menggunakan akalnya untuk menentukan nasibnya sendiri, 2) individu bebas yang tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan sebab ia memiliki hak alamiah. Hak alamiah bukan pemberian siapa-siapa. Ia melekat pada setiap manusia, terlepas dari jenis kelamin, etnis, ras, maupun agama. Negara, komunitas, ataupun kelompok tidak dapat membatasi hak untuk berpikir, berekspresi, berasosiasi, tanpa persetujuan bebas individu. Sehingga, sebagai individu bebas dan otonom, liberalisme berpegang pada prinsip bahwa manusia mampu membuat pilihan-pilihan hidup untuk dirinya sendiri.

Pertanyaannya, apakah lantas liberalisme yang mengutamakan hak individu pada akhirnya jatuh pada sikap egois yang tidak memperhatikan kebutuhan di luar dirinya? Tidak demikian. Konsepsi hak individu bukan bersumber pada hak yang tidak bersyarat dan ditujukan untuk kepentingan praktik hidup pribadi. Di sini pelaksanaan hak individu lebih diartikan sebagai hak untuk praktik sosial, yaitu, demi menciptakan suatu sistem kewajiban antarmanusia dan kelompok. Artinya, hak saya untuk berpendapat berkorelasi dengan kewajiban saya untuk tidak melanggar hak orang lain untuk berpendapat.

Liberalisme bukan doktrin komprehensif. Medannya berada di wilayah sosial yang politis sehingga situasi tertentu mempengaruhi perubahan jalan pikiran liberalisme. Misalkan, pada awal kemunculan liberalisme, keadilan sosial (social justice) tidak masuk ke dalam pembahasannya. Namun, diusung oleh John Rawls (1921-2002) sebagai responnya atas guncangan kultural di Amerika Serikat pada tahun 1960-170an, isu ini kemudian muncul di era liberalisme kontemporer.

Liberalisme juga memiliki implikasi praktis di ranah ekonomi yang memungkingkan berjalannya sistem transaksi global sekaligus mendapat kecaman akibat ekses negatifnya yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Penghormatan liberalisme kepada otonomi, kebebasan, dan kesetaraan individu juga menuai kritik. Selain itu, liberalisme juga berhadapan dengan beragam tantangan—yang akan dijawab di tulisan lain—seperti komunitarianisme, pluralisme, dan multikultularisme.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung/Tidak Langsung: Sebuah Analisis Etis

Kemunduran. Itu yang ada di benak kebanyakan orang ketika menyaksikan disahkannya RUU Pilkada yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung dan diwakilkan kepada DPRD.

Tepatnya sore hari pada tanggal 21 September 2014, UILDSC mendiskusikan RUU (kini UU) Pilkada tersebut. Fokus diskusi mengarah pada dampak dan pertimbangan etis dari pilkada langsung dan tidak langsung. Diskusi berjalan hangat dan hidup, diselingi pendapat-pendapat dari berbagai individu yang selama ini menggunakan hak politiknya dengan sadar dan penuh tanggung jawab, salah satunya dengan memilih kepala daerah di daerah asal masing-masing.

Argumen-argumen Praktis

Pertama, seluruh peserta diskusi menyadari bahwa pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sama-sama memiliki elemen demokrasi di dalamnya. Kedua, para peserta sepakat pada fakta bahwa kedua mekanisme pilkada tidak menjamin kualitas kepemimpinan kepala daerah terpilih. Ketiga, poin biaya tidak bisa serta merta menjadi alat pembenaran untuk mengubah mekanisme pemilihan. Implikasinya, pertimbangan etis menjadi pilihan untuk menentukan antara mekanisme pilkada langsung dan tidak langsung. Sudut pandang etika yang digunakan bukan melihat konsekuensi dari suatu tindakan, melainkan melihat benar/salah-nya tindakan itu sendiri.

Di sisi mereka yang mendukung pilkada tak langsung, ada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menjelaskan bahwa ongkos politik untuk pengerahan massa dan atribut partai akan sangat besar dalam mekanisme pilkada langsung, karena banyaknya rakyat yang harus diyakinkan. Hal ini niscaya tidak akan terjadi dalam pilkada tidak langsung. Sebagai gambaran, mengutip anggota UILDSC Dony Syali, biaya untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Banyuasin, Sumatra Selatan, dapat mencapai 40 miliar rupiah. Hal ini dinilai menjadi pemicu korupsi pasca-pilkada ketika pemerintahan berjalan. Menurut Gamawan Fauzi sendiri, kasus korupsi di 58 daerah terbukti terkait dengan besarnya ongkos politik ini (http://depoliticanews.com/index.php/data/riset-politik/6054-mendagri-ada-hubungan-antara-pilkada-langsung-dengan-korupsi).

Kekhawatiran dari sisi pendukung pilkada langsung berfokus pada potensi terjadinya korupsi struktural. Piebo menjelaskan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli suara anggota DPRD bisa jauh lebih besar, karena kemungkinan besar akan terjadi skenario ‘lelang suara’ antara para calon kepala daerah. Dengan hipotesis demikian, kemungkinan biaya politik menjadi sangat sulit diperkirakan, dan tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga proyek pemerintah daerah, pemenangan tender, masalah lahan, sampai isu apapun yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat ‘dipakai’ sebagai mata uang lelang suara. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, seperti dikutip Antara, juga mengemukakan bahwa korupsi struktural yang sangat mungkin terjadi pasca mekanisme pilkada tidak langsung dapat “menjarah APBN dan APBD, serta merusak public trust” (http://www.antaranews.com/berita/452846/bambang-widjojanto-tolak-pilkada-melalui-dprd).

Di sisi lain, dengan asumsi budaya korupsi yang mengakar kuat juga penegakan hukum yang lemah, kedua pilihan menjadi terlihat buruk. Para peserta diskusi, mengambil kesimpulan sementara bahwa alasan-alasan praktis tidak bisa menjadi argumen kuat bagi pelaksanaan salah satu mekanisme pilkada.

Esensi Demokrasi dan Hakikat Pilkada

Melihat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi, penulis yang juga moderator dalam diskusi UILDSC melihat tiga faktor penting yang menjadi syarat mekanisme pilkada ideal, yakni partisipasi publik, keterwakilan, dan pembatasan dominasi.

Konsep partisipasi dan perwakilan sebagai bagian dari demokrasi sudah lama dicetuskan oleh Lincoln, Huntington, Merriem, hingga Aristoteles. Semakin mudah rakyat berpartisipasi dalam pemilihan dan pembuatan kebijakan publik, semakin baik. Kepala daerah yang bertanggung jawab langsung pada rakyat juga memiliki legitimasi yang lebih kuat, serta memicu pengawasan dari rakyat yang mendorong terjadinya transparansi. Di sisi lain, Ian Shapiro melalui bukunya Democratic Justice (1999) juga memunculkan pembatasan dominasi (power) sebagai sifat utama demokrasi, untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut.

pilkada

Menimbang pernyataan dari Piebo maupun Bambang Widjojanto di atas, dapat disimpulkan bahwa logika probabilitas menunjuk mekanisme pilkada langsung sebagai mekanisme yang lebih dapat mengurangi dominasi pihak-pihak tertentu terhadap kekuasaan, semua karena keterlibatan rakyat.

Cacat Etis: Pencabutan Hak Pilih Rakyat

Sejak pengukuhan hak rakyat untuk memilih kepala daerah di tahun 2005, tidak pernah ada diskusi yang jelas dan diketahui oleh masyarakat secara terbuka mengenai rencana perubahan mekanisme pilkada. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa pengesahan RUU Pilkada 25 September kemarin adalah kali pertama terjadinya ‘penurunan kasta’ partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sejak era Suharto dengan pemilu semu-nya, Indonesia bergerak menuju pemilu tidak langsung, yang kemudian bergerak menjadi naiknya tingkatan partisipasi publik ke bentuk pemilu langsung  (terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono), sampai akhirnya di tahun 2005 diterapkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal menarik yang disadari oleh penulis adalah bahwa penulis tidak dapat menemukan fenomena serupa di negara-negara penganut sistem presidensial lain. Di Amerika Serikat dan India misalnya, secara konsisten diterapkan pilkada secara langsung dan pemilhan kepala pemerintahan secara tidak langsung. Kesimpulan yang bisa diambil secara cepat-cepat, Indonesia merupakan kasus yang unik–kalau tidak ingin dikatakan aneh atau absurd.

Pencabutan hak rakyat untuk memilih secara langsung bukan hal sepele. Bayangkan ketika lima tahun yang akan datang, kita harus memilih presiden melalui DPR. Semakin terasa bahwa ada yang kurang, atau salah, dari peristiwa pengesahan RUU Pilkada kemarin. Dan perasaan itu wajar ada dalam nurani warga negara. Mengapa? karena ketika kita memilih anggota DPRD dalam pemilu legislatif tahun ini, kita tidak memberi kuasa kepada anggota-anggota DPRD untuk menentukan bupati, walikota, maupun gubernur untuk periode yang akan datang. Praktis, kita memerlukan pemungutan pendapat rakyat di setiap daerah mengenai mekanisme pilkada seperti apa yang diinginkan mereka. Ingat, inti dari demokrasi ada pada demos, yang artinya wakil rakyat tidak perlu meminta izin untuk memberi hak pilih pada rakyat, tetapi mereka perlu meminta izin pada rakyat sebelum mengambilnya. Di sini para anggota DPR pro-pilkada tidak langsung dapat dikatakan mengambil kembali hak rakyat. Hal ini  tidak sesuai dengan tugasnya sebagai lembaga perwakilan yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Solusi Lokal

Kobra, mahasiswa Ilmu Politik UI, mencetuskan dalam diskusi bahwa setiap daerah memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Hal ini terbukti dari pernyataan Joko Widodo yang langsung memanfaatkan status Jakarta sebagai daerah khusus ibukota, dan mengatakan bahwa DKI Jakarta akan tetap mengusung pilkada langsung (detik.com, 26/9/14). Melihata betapa krusialnya masalah perubahan mekanisme pemilhan ini, maka seharusnya DPR sebagai dewan perwakilan tidak main-main. Dan seharusnya tidak sulit bagi DPR untuk melihat betapa perlunya mengambil pendapat secara langsung dari rakyat melalui referendum. Referendum dapat kita lihat sebagai cara yang ideal untuk melegitimasi perubahan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Solusi Untuk Saat Ini

Terima kasih kepada mekanisme judicial review, kini Ridwan Kamil beserta kepala-kepala daerah lainnya sedang mempersiapkan materi (http://time.com/3431596/indonesia-regional-direct-elections-democracy-prabowo-subianto-joko-jokowi-widodo/) untuk memperbaiki tercabutnya hak rakyat secara tidak etis ini. Tidak hanya mereka, siapapun bisa mengajukan materi judicial review untuk diproses di Mahkamah Konstitusi. Sikap UILDSC pun jelas, bahwa perubahan mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung harus melalui persetujuan langsung dari konstituennya, yaitu rakyat Indonesia. Dari peristiwa ini, Indonesia tidak hanya belajar tentang kekuasaan dan kepentingan yang bermain dalam lembaga perwakilan, tetapi juga unsur etis yang esensial dalam demokrasi. Kita berharap semoga kecacatan etis ini tidak bertahan lama.

Sindhu Partomo, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.